KPHL Belantu Mendanau Kembangkan SI-TENKARAN, Sistem Pelaporan Kerusakan Hutan Berbasis Digital

BELITUNG, aksarapradiva.com – Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD KPHL) Belantu Mendanau kini mengembangkan sistem pelaporan kerusakan hutan berbasis digital, yang diberi nama SI-TENKARAN (Sistem Informasi Tanggap Kerusakan Hutan).

Plt Kepala UPTD KPHL Belantu Mendanau, Jookie Vebriansyah didampingi Humas KPHL Belantu Mendanu Agustiar (Yoyon) mengungkapkan, SI-TENKARAN merupakan langkah konkret UPTD KPHL Belantu mendanau dalam upaya menyelamatkan hutan dengan melibatkan masyarakat.

“Inovasi ini hadir bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mempermudah keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan. Jadi bukan sekadar teknologi, tapi gerakan bersama untuk menyelamatkan hutan kita”, ungkap Jookie melalui rilis Humas KPHL Belantu Mendanau, Minggu 11 Mei 2025.

Menurut Jookie, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan hijau semata, namun juga berfungsi sebagai paru-paru bumi, rumah bagi ribuan spesies, dan sandaran hidup masyarakat adat serta lokal. Namun, tantangan terhadap keberlangsungan hutan semakin nyata, baik itu pembalakan liar, kebakaran, hingga alih fungsi hutan yang kian masif.

“Hutan adalah warisan tak ternilai yang harus dijaga demi masa depan anak cucu kita. Hutan bukan hanya sumber oksigen dan keanekaragaman hayati, tetapi juga penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya”, sebut Jookie.

Lebih lanjut Jookie mengatakan, langkah yang diambil UPTD KPHL Belantu Mendanau tersebut sejalan dengan arahan dari Kejaksaan Negeri Belitung, yang mendorong agar proses pelaporan kerusakan hutan dibuat lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain itu, UPTD KPHL Belantu Mendanau juga mendapat dukungan dari Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bambang Trisula, S.Hut yang selalu aktif mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menjaga dan merawat hutan yang tersisa.

“Jadi, sistem digital ini dirancang untuk memperpendek waktu penanganan, memangkas birokrasi, dan mempercepat tindak lanjut setiap laporan kerusakan yang masuk”, kata Jookie.

Jookie juga mengatakan, sistem pelaporan digital tersebut akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan langsung dari lokasi dengan dilengkapi dokumentasi foto, koordinat GPS, dan keterangan kejadian.

“Juga memudahkan masyarakat untuk mengakses sistem pelaporan menggunakan ponsel atau komputer, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, dapat meningkatkan keterlibatan publik sebagai mitra pengawasan hutan”, ujar Jookie.

Ditambahkan Jookie, upaya yang dilakukan pihaknya tersebut juga mengacu kepada beberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sementara itu, Humas UPTD KPHL Belantu Mendanau Agustiar (Yoyon) menambahkan, tautan (link) pelaporan digital SI-TENKARAN tersebut akan disebar luaskan melalui papan pengumuman yang ada di kantor-kantor desa serta melalui kanal media sosial resmi milik KPHL Belantu Mendanau, agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Yoyon juga mengatakan, sistem pelaporan digital tersebut merupakan langkah nyata kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, masyarakat dan lembaga penegak hukum. Diharapkan, dengan semakin mudahnya proses pelaporan maka nanti tidak ada lagi kerusakan hutan yang luput dari pantauan.

“Melalui dukungan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat, kita optimis hutan Belantu Mendanau dapat terus terjaga, lestari, dan memberi manfaat nyata untuk generasi yang akan datang. Mari bersama-sama menjadi penjaga warisan alam ini”, pungkas Yoyon. (rel)

Editor : Yudi AB

• BACA JUGA: Prosesi Penyerahan Bendera Pataka, Menandai Pengukuhan Kepengurusan Pokja Wartawan Belitung Periode 2025-2028