OJK Ajarkan Pengelolaan Keuangan Kepada Masyarakat Beltim Melalui Desaku Cakap Keuangan

BELITUNG TIMUR, aksarapradiva.com – Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin membuka kegiatan Literasi Keuangan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Selasa (16/07/2024), di Auditorium Zahari MZ Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Desaku Cakap Keuangan’ tersebut diikuti sekitar 250-an peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, serta pelaku UMKM di Kabupaten Beltim. Materi terkait edukasi seputar keamanan keuangan, manajemen keuangan, bisnis mikro serta pengetahuan produk investasi disampaikan secara bergantian oleh 4 narasumber.

Dalam kesempatan ini Burhanudin (Aan) mengatakan di era digitaliasi saat ini, pelaku UMKM, perangkat desa serta daerah harus mampu memahami dan menggunakan perangkat keuangan. Apalagi ke depannya diperkirakan semua transaksi keuangan akan beralih ke teknologi digital dan menuju cashless transactions.

• BACA JUGA: Anaura Marfirsta, Siswi SMA Negeri 1 Manggar Lolos Program Pertukaran Pelajar ke Amerika

“Jangan sampai pelaku UMKM tidak paham. Karena di OJK itu semuanya akan terkontrol, baik yang bulanan maupun mingguan”, kata Aan.

Aan mengakui jika kemampuan pelaku UMKM di Kabupaten Beltim dalam pengelolaan dan digitaliasi keuangan sudah cukup memadai. Hal tersebut terbukti dari berbagai penghargaan yang diraih oleh 7 UMKM di Kabupaten Beltim dalam acara UMKM Award Babel tahun 2024.

“Kalau digitalisi untuk UMKM kita sudah berjalan baik. Pembinaan UMKM kita berhasil dan termasuk yang terbaik di Provinsi Babel”, sebut Aan.

Oleh sebab itu, Pemkab Beltim sangat mengapresiasi kegiatan program Desaku Cakap Keuangan yang dilaksanakan OJK RI tersebut. Apalagi kegiatan tersebut bukan hanya diperuntukan bagi UMKM namun juga bagi perangkat desa dan daerah.

• BACA JUGA: Operasi Patuh Menumbing Polres Beltim Sasar Pelanggaran Berikut Ini

“Makanya dengan adanya kegiatan ini harapan kita UMKM serta perangkat desa kita, akan jadi lebih paham tentang literasi keuangan serta inklusi keuangan. Sehingga akan meminimalisir resiko keuangan, baik untuk pribadi maupun institusi”, tukas Aan.

Sementara itu, Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK RI, Halimatus Sa’diyah mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023, masih terdapat gap sebesar 9,6% antara tingkat literasi keuangan yaitu 65,43% dan inklusi keuangan yaitu 75,02%.

Hal tersebut dikatakannya, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, sehingga menjadi rentan akan terkena kejahatan keuangan dan tertipu dengan skema ponzi, investasi bodong dan pinjol illegal.

• BACA JUGA: Sebanyak 88 Anak Ikuti Sunatan Massal Gratis Yang Digelar Kejaksaan Negeri Dan RSUD Muhammad Zein Beltim

“Gap yang besar ini bukan hanya akan menghambat masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan keuangan yang tepat sesuai kebutuhan, tetapi juga kemungkinan yang lebih besar untuk terjebak dalam iming-iming layanan keuangan ilegal, yang semakin marak terjadi belakangan ini”, ungak Halima.