Musrenbang Kecamatan Badau Soroti Tata Kelola Pertanahan Yang Belum Memadai

BELITUNG, aksarapradiva.com – Kecamatan Badau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Selasa 11 Februari 2025, di halaman Kantor Camat Badau, Kabupaten Belitung.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Badau Azhari mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan Pra Musrenbang pada 30 Januari 2025 lalu. Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah usulan yang akan dibahas Musrenbang RKPD pada hari ini.

“Ada 144 usulan yang disampaikan masing-masing desa. Usulan ini merupakan usulan yang telah disampaikan pada tahun lalu”, ungkap Azhari.

Dari sejumlah usulan tersebut, Azhari menyebut ada beberapa isu yang menjadi sorotan utama. Salah satunya adalah tata kelola pertanahan yang belum memadai dan berkorelasi dengan penegakan regulasi yang lain seperti tata ruang, IUP, kawasan hutan negara dan lain-lain.

• BACA JUGA: Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah Dominasi Usulan Musrenbang di Kecamatan Sijuk

Selain masalah tersebut, Azhari mengatakan adanya usulan perbaikan jalan di Buding dan Ibul yang merupakan jalan provinsi namun dengan lebar yang belum memadai. Ada juga usulan normalisasi sungai di Desa Cerucuk, karena kondisinya membuat lebih dari 20 rumah warga tergenang dan membuat sawah terendam banjir.

Sementara itu, Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa mengatakan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan arah pembangunan dari pusat. Pemerintah pusat sendiri untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dapat tumbuh sebesar 8 persen.

Mikron juga menilai perlu adanya satu peta dan satu kebijakan yang mengatur permasalahan terkait adanya konflik tata kelola lahan, baik itu gesekan antar masyarakat, dengan perusahaan, atau dengan IUP PT Timah.

“Kami juga tengah berusaha membuat kebijakan one map one policy yang bekerja sama dengan Kejaksaan dan ATR/ BPN”, sebut Mikron.

Untuk itu Mikron berharap tahun 2025 atau 2026, desa dapat mengajukan pembuatan Peta Desa. Dimana peta yang sudah sinkron dengan ATR/BPN tersebut dapat menjadi dasar desa melakukan tata kelola tanah di wilayah masing-masing. (rel)

Editor : Yudi AB

• BACA JUGA: Polres Belitung Timur Kedepankan Edukasi Dalam Operasi Keselamatan Menumbing 2025