Oleh: Mansyur Mas’ud
MERAWAT marwah dan kedaulatan dewan kesenian, judul yang saya ambil untuk menuangkan pemikiran ke dalam sebuah tulisan terkait dengan kondisi dewan kesenian saat ini. Saya mencoba menengok ke belakang sekitar akhir tahun 60-an, saat-saat kelahiran Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang begitu sangat dinantikan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memandang perlu untuk dibentuknya sebuah lembaga yang bisa membantu Pemerintah DKI Jakarta dalam mengurus dan mengelola ‘kesenian’.
Pemerintah DKI Jakarta merasa tak sanggup mengelola sebuah sumberdaya yang sangat besar dalam kesenian, sehingga membutuhkan suatu lembaga yang di dalamnya berisi orang-orang profesional dalam berbagai bidang kesenian; pelaku kesenian, budayawan, kreator, pemikir, dan konseptor. Pada intinya merupakan kumpulan master-master dalam bidang kesenian.
Saat itu lembaga ini diberi mandat dan mendapatkan hak otonom penuh untuk menyampaikan gagasan dan konsep, mengakomodir dan mengawal aspirasi isan-insan seni dari bawah hingga sampai ke meja dapur kebijakan seni di dinas-dinas terkait pada Pemerintahan DKI Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta sangat terbantu memang, karena sinergisitas dan transparansi antara pemerintah dan dewan kesenian benar-benar terjadi, sehingga iklim berkesenian terasa nyaman dan mesra. Insan-insan seni seolah berkarya di bawah payung yang BESAR, dan saat itu saya merasa anggota-anggota DKJ lebih disegani dibandingkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Dari kesuksesan DKJ itulah kemudian menginspirasi daerah-daerah lain untuk juga membuat dewan kesenian di daerahnya, termasuk juga saya pada saat itu menggagas untuk melahirkan dewan kesenian di Kabupaten Belitung sekitar akhir tahun 2000-an.
Potret dan sekilas sketsa dewan kesenian di atas bisa kita jadikan renungan, apakah semangat dan marwah dewan kesenian kita saat ini masih seirama seperti semangat awalnya? Apakah sinergisitas itu masih terjadi? Apakah kita masih dibutuhkan?
Setelah setengah abad lebih sejak kejayaan dewan kesenian itu, yang terjadi saat ini hampir di semua dewan-dewan kesenian yang ada di daerah gemanya sudah mulai tak beresonansi. Saya sudah melihat dewan-dewan kesenian yang ada di Makassar, Cianjur, sebagian Jawa dan wilayah-wilayah di Sumatera termasuk beberapa kabupaten di Bangka Belitung (Babel), juga belum terasa ada mamfaat besarnya dalam iklim berkesenian.
Ukuran hasil kerja besar dewan kesenian bukanlah bentuk pagelaran atau proyek-proyek besar dalam mengadakan event atau festival dan lain-lain, tetapi seberapa besar daya gunanya untuk berkontribusi untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengelola kesenian. Diminta atau tidak dewan kesenian harus memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dalam lintas kesenian.
Aktif atau tidaknya sebuah lembaga dewan kesenian dapat dilihat dari seberapa banyak produknya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi khususnya tentang kesenian kepada pemerintah. Dewan kesenian pada saat ini dianggap sebagai rivalding dinas-dinas dalam menggarap proyek-proyek kesenian. Pemerintah menganggap dirinya lebih paham tentang kesenian dan tak lagi menghormati privasi dewan kesenian.
Dinas Kebudayaan menganggap struktur mereka lebih di atas dari dewan kesenian, sementara dewan kesenian berada di luar dari struktur itu. Walaupun di luar struktur, namun dalam menentukan kebijakan lintas seni keberadaan dewan kesenian itu stratanya sejajar dengan dinas-dinas dalam pemerintahan. Dan hal inilah yang sering menjadi dasar konflik antara kalangan birokrat dengan anggota dewan kesenian.
Berkenaan dengan rencana pembentukan dewan kesenian di Provinsi Babel dan menjelang suksesi Dewan Kesenian Belitung (DKB) dalam beberapa hari mendatang, harapan saya ke depan hanya menginginkan terbentuknya dewan kesenian di kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki wibawa, memiliki otonomi dalam bidang kesenian dan jauh dari intervensi pemerintah yang belakangan ini semakin intens ‘berselingkuh’ dengan pihak oligarki, yang cenderung mengkotaminasi marwah kebudayaan dan kesenian kita yang kadang hanya dipakai sebagai alat dan legitimator bisnis-bisnis kotor.
Dewan kesenian bukanlah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar kesenian dan kebudayaan, melainkan lebih kepada menjaga dan merawat marwah kesenian dan kebudayaan agar tetap sebagai citra dan cerminan bangsa. Jika perlu dewan-dewan kesenian yang ada di Indonesia ini selayaknya panglima-panglima yang menjadi garda terdepan, sampai paling belakang negeri ini yang memegang teguh ‘kedaulatan seni’ karena jika kita meyakini bahwa seni dan kebudayaan itu memiliki daulat, maka kita juga harus membangun pemikiran ke arah kedaulatan seni. (***)
Sahabat …
Ikuti terus perkembangan informasi dari media online www.aksarapradiva.com, update informasinya juga selalu kami sajikan di halaman atau fanpage Facebook dan Instagram …
Kami juga memiliki Channel Youtube, Tiktok, untuk menyajikan informasi dalam format visual …
Terima kasih kepada sahabat semua, yang sudah bersedia mengunjungi website media kami …
Sahabat ...
Ikuti terus perkembangan informasi dari media online www.aksarapradiva.com, update informasinya juga selalu kami sajikan di halaman atau fanpage Facebook dan Instagram ...
Kami juga memiliki Channel Youtube, Tiktok, untuk menyajikan informasi dalam format visual ...
Terima kasih kepada sahabat semua, yang sudah bersedia mengunjungi website media kami …
