Dua Orang Pegawai Honerer Pemkab Beltim Ikut Seleksi Ujian Balon Kades

“Dari pendidikan dan pengalaman, jadi ini alasan untuk mendedikasikan diri membangun kampung halaman. Mudah-mudahan kalau terpilih bisa melayani seluruh masyarakat”, tukas Deny.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melta Indah Nurhayati mengatakan, tidak ada larangan untuk pegawai pemerintah baik honorer/tenaga kontrak maupun ASN yang ingin ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Namun sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016, honorer yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib melengkapi diri dengan Surat Izin dari Kepala Dinas.

“Jadi mereka sekarang ini mengantongi surat izin dari Kepala Dinas. Mereka tetap bekerja sehari-hari di instansi mereka, namun begitu ada tahapan Pilkades yang harus mereka ikuti tetap dengan mengantongi surat izin dari atasan”, jelas Melta.

• BACA JUGA: Para Terdakwa Dituntut 11 Tahun 6 Bulan, Keluarga Korban Ucapkan Terima Kasih Kepada JPU Kejaksaan Negeri Belitung

Selain itu pula, bagi honorer yang ikut dalam Pilkades harus membuat Surat Pernyataan untuk tidak akan menggunakan fasilitas ataupun kewenangan mereka sebagai honorer demi kepentingan Pilkades.

“Jadi supaya tidak ada konflik kepentingan. Kalau pun nanti saat pemilihan mereka memperoleh suara terbanyak, mereka harus mengundurkan diri sebagai honorer”, papar Melta.

Diakui Melta, saat ini profesi menjadi Kades sangat menjanjikan, banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi Kades. Bukan hanya dari sisi kewenangan namun juga dari kesejahteraan.

“Kalau gajinya per bulan Rp 3,5 juta, ditambah tunjangan Rp 1,5. Itu yang dari Alokasi Dana Desa, belum lagi pembagian yang dari Pendapatan Asli Desa:, jelas Melta.

Terkait pelaksanaan Pilkades gelombang III di Kabupaten Beltim ini, Melta menyatakan sudah memasuki tahapan Seleksi Ujian Akademis. Untuk hari pemungutan suara akan berlangsung pada 11 Mei 2023 mendatang. (rel)

BACA JUGA:

• Gelar Operasi Anti Narkotika, Polres Belitung Berhasil Amankan Sembilan Orang Pelaku
• Sebanyak 40 Barang Bukti Tindak Pidana Umum Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Belitung
• KPP Pratama Himbau NPWP Dipadankan Dengan NIK, Mengingat Mulai 2024 NPWP Tidak Berlaku Lagi

Sahabat …
Ikuti terus perkembangan informasi dari media online pradivanews.com, yang update informasinya selalu kami sajikan di halaman atau fanpage Facebook Sahabat pradivanews…

Kami juga memiliki Channel Youtube, untuk menyajikan informasi dalam format visual…
Terima kasih kepada sahabat semua, yang sudah bersedia mengunjungi website kami…