347 Masyarakat Babel Keluhkan Pinjol, Jangan Tergiur Sebelum Mengecek Legalitasnya di Layanan OJK Ini

BELITUNG TIMUR, aksarapradiva.com – Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024, terhitung sebanyak 347 keluhan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal, dan sebanyak 13 keluhan masyarakat terhadap investasi ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tito Adji Siswantoro dalam kegiatan Literasi Keuangan Masyarakat melalui Edukasi Keuangan bagi Nelayan, Rabu (17/07/2024), yang berlangsung di Auditorium Zahari MZ, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (Beltim).

“Pada keluhan pinjaman online ilegal, korban paling banyak mengeluhkan perilaku penagihan dan keberatan pencairan pinjaman tanpa persetujuan”, kata Tito Adji Siswantoro.

Kegiatan yang digelar OJK RI dan Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkab Beltim tersebut dibuka Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) Khaidir Luthfi.

• BACA JUGA: Ikuti Kompetisi Asta Kriya Nusantara 2024, UKM Sahabat Lais Beltim Dapat Dukungan Dekranasda Babel

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 nelayan di Kabupaten Beltim. Sehari sebelumnya, yakni pada hari pertama kegiatan, OJK sudah menggelar kegiatan serupa untuk kepala desa, perangkat desa dan pelaku UMKM.

Menurut Tito Adji Siswantoro, terdapat setidaknya 6.628 orang nelayan yang ada di Pulau Belitong. Nelayan Kecamatan Manggar menjadi produsen ikan terbanyak dengan total volume produksi sebesar 18.403 ton.

“Kesejahteraan nelayan menjadi kunci penting, untuk bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Maka dari itu nelayan masuk ke dalam salah satu sasaran prioritas penerima sosialisasi edukasi keuangan, karena perannya yang strategis dalam perekonomian Indonesia”, ungkap Tito Adji Siswantoro.

Tito Adji Siswantoro juga mengatakan, banyak potensi ekonomi di Provinsi Babel dan juga banyak wilayah Indonesia lainnya yang belum bisa berkembang secara maksimal. Salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman dan akses keuangan masyarakat.

• BACA JUGA: Oknum Polisi A Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur

“Kegiatan edukasi juga rutin dilakukan kepada berbagai lapisan masyarakat, salah satunya yang kita hadiri hari ini. Diharapkan melalui kegiatan hari ini, masyarakat kita terutama nelayan dapat semakin peka terhadap keuangan pribadi, dan juga layanan jasa keuangan lainnya, yang sekiranya tepat dalam menunjang kegiatan sehari-hari”, kata Tito Adji Siswantoro.