Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Wagub Babel Tegaskan Pentingnya Penguatan Daerah

JAKARTA, aksarapradiva.com – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel) Hellyana, Senin 28 April 2025, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Jakarta.

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, Dede Yusuf, dan Zulfikar Arse Sadikin ini membahas sejumlah agenda strategis.

Beberapa diantaranya meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.

Saat memimpin jalannya Rapat Kerja, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda mengucapkan selamat kepada para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik untuk periode 2025–2030.

“Besar harapan kami, saudara sekalian dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan memperkuat kemitraan dengan Komisi II DPR RI dalam urusan pemerintahan daerah”, ujar Rifqinizamy.

• BACA JUGA: Kamarudin Muten Kukuhkan Pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Beltim

Rifqinizamy menegaskan, Rapat Kerja tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer pusat ke daerah, serta tingkat kemandirian fiskal provinsi, kabupaten, dan kota. Ia juga menyoroti kinerja BUMD, dan BLUD yang dinilai belum optimal.

“Lebih dari 70 persen BUMD di Indonesia tidak operasional, dan membebani APBD tanpa memberikan manfaat yang sebanding”, tegas Rifqinizamy.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan penguatan regulasi, dan pembentukan Direktorat Jenderal baru di Kemendagri untuk membina, dan mengawasi BUMD agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sehat, dan produktif.

Isu pengelolaan kepegawaian daerah juga menjadi sorotan Rifqinizamy, khususnya terkait konversi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menambah beban belanja pegawai daerah.

“Kita memiliki komitmen menyelesaikan persoalan honorer, namun harus tetap menjaga agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen APBD”, sebut Rifqinizamy.

• BACA JUGA: Tinjau Langsung Wisma Bougenville, Hellyana Siapkan Ruang Kerja Untuk Berkantor di Belitung

Sementara itu Hellyana dalam forum tersebut memaparkan secara rinci kondisi terkini di Provinsi Kepulauan Babel, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Hellyana juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap mekanisme penyaluran dana transfer, agar lebih tepat sasaran dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Hellyana melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak dirinya dilantik bersama Gubernur Hidayat Arsani. Kinerja pemerintahan daerah terus menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam pemanfaatan potensi kelautan, dan pertambangannya.

“Meskipun Bangka Belitung dihadapkan pada tantangan berupa kenaikan angka kemiskinan, dan pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan, dan pertumbuhan melalui berbagai program strategis”, ungkap Hellyana.

Hellyana menjelaskan terkat kondisi keuangan daerah, meskipun terjadi penyesuaian pada total APBD, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah tetap berhasil menjaga kontribusi signifikan dari sektor pajak daerah.

• BACA JUGA: Hellyana Gelar Selamatan dan Do’a Bersama di Belitung, Masyarakat Titip Harapan Kepadanya

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan PPPK. Dalam bidang kepegawaian, Hellyana menyoroti kemajuan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Babel yang terus meningkat.

“Pemerintah daerah juga telah mengusulkan formasi baru untuk PPPK dan CPNS, serta memetakan kompetensi ASN guna mendukung penerapan sistem merit yang lebih efektif. Proses mutasi, dan promosi jabatan pun dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang transparan, dan akuntabel”, jelas Hellyana.

Selain itu, Hellyana juga memaparkan peran penting BUMD dan BLUD yang dimiliki provinsi, seperti perusahaan penjaminan kredit, rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa, hingga sekolah kejuruan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengakhiri laporannya, Hellyana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar satu setengah juta jiwa penduduknya dapat terlayani dengan optimal.

“Sebagai mitra DPR RI, kami siap mendukung sepenuhnya upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang semakin prima”, pungkas Hellyana. (rel)

Sumber : Diskominfo Pemprov Babel

• BACA JUGA: Deklarasi Pembentukan Aliansi Masyarakat Peduli Belitong, Siap Tolak Tambang Laut