Kajari Belitung Kecewa, Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Dusun Aik Gede Dengan PT Foresta Kembali Menemui Jalan Buntu

BELITUNG, aksarapradiva.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H dan tim mediator kecewa dengan sikap inkonsistensi atas permintaan dari perwakilan warga Dusun Aik Gede, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong yang melanggar kesepakatan sebelumnya.

Kekecewaan Bagus ini lantaran upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun Aik Gede, Desa Kembiri dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Foresta Lestari Dwikarya, yang kembali menemui jalan buntu.

Padahal, Bagus sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa swait tersebut. Baru-baru ini, Rabu 26 Februari 2025 kemarin, Bagus kembali memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak.

Sayangnya, dalam pertemuan yang difasilitasi Bagus tersebut tidak menghasilkan keputusan yang konkret. Sebab, perwakilan warga Dusun Aik Gede tidak dapat memberikan jawaban pasti terkait kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya.

• BACA JUGA: Kepala Kejari Belitung Fasilitasi Sejumlah Permintaan Masyakat Desa Kembiri Atas PT Foresta Lestari Dwikarya

Melalui rilisnya, Bagus menyatakan kekecewaannya atas ketidakmampuan perwakilan warga yang hadir dalam pertemuan tersebut, khususnya warga Dusun Aik Gede untuk menyepakati poin-poin yang telah dirundingkan.

“Kami telah berupaya memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Namun, tanpa komitmen dan kesepakatan dari warga, sulit untuk mencapai solusi yang diharapkan. Perwakilan warga Dusun Aik Gede terlihat salah dalam penyampaian kepada masyarakat, terkait regulasi plasma”, ungkap Bagus.

“Hal ini menyebabkan fokus utama tuntutan adalah permintaan plasma, sehingga mengabaikan poin-poin penting lainnya seperti penyerahan CSR dan poin penting lain yang sangat berguna bagi masyarakat Aik Gede. Menimbulkan ketakutan akan mengambil keputusan”, tambahnya.

Menurut Bagus, salah satu poin krusial dalam sengketa lahan tersebut adalah pemahaman warga terkait kewajiban perusahaan dalam menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan.

• BACA JUGA: Pisah Sambut Kalapas Kelas II Tanjungpandan, Royhan Al Faisal Gantikan Gowim Mahali

Warga sebelumnya menuntut PT Foresta Lestari Dwikarya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, setelah dilakukan peninjauan terhadap regulasi yang berlaku, ditemukan bahwa interpretasi warga terhadap peraturan tersebut kurang tepat.

Pertemuan yang dihadiri 2 dusun tersebut pada intinya sangat kontras, dimana warga Dusun Kembiri menyatakan tidak ada masalah dan tunduk sepenuhnya pada hasil kesepakatan yang dibuat pada pertemuan kemarin. Namun hal berbeda ditunjukkan warga Dusun Aik Gede yang masih bingung atas keputusan yang akan dibuat, karena kesalahan dalam penyampaian dan ketidaksamaan persepsi.

Bagus sempat terlihat emosi karena inkonsistensi permintaan yang selalu berubah-ubah pada setiap pertemuan, serta kebingungan akan tujuan yang disampaikan oleh para perwakilan warga Dusun Aik Gede tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Minggu salah seorang perwakilan warga Dusun Aik Gede mengakui adanya kesalahan dalam memahami regulasi yang ada.

• BACA JUGA: Komitmen Berlanjut, Polda Babel Dan Jajaran Sosialisasikan SKB Penolakan Segala Aktivitas Geng Motor

“Kami takut salah dalam mengambil keputusan. Ke depan, kami mohon waktu untuk menyampaikan permintaan pak Kajari terkait hasil pertemuan sebelumnya, dan tidak perlu diadakan rapat kembali, kami akan bersurat saja ke pak Kajari”, sebut Minggu.

“Salah seorang warga juga memohon supaya tidak terjadi kesalahpahaman penyampaian. Sekiranya berkenan jika pak Kajari kami undang untuk bisa menjelaskan kepada warga Aik Gede”, lanjut Minggu.

Sementara itu, pihak PT FLD melalui juru bicaranya menyatakan komitmennya untuk terus berdialog dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa lahan dengan warga tersebut.

“Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut, guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak”, ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung berharap permasalahan tersebut segera menemukan titik temu, demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan operasional perusahaan. Dialog dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi diharapkan menjadi kunci penyelesaian sengketa ini. (rel)

Editor : Yudi AB

• BACA JUGA: Peringati HUT ke-53 Basarnas, Kantor SAR Pangkalpinang Gelar Penanaman Mangrove